BANJIR LAGI...

Langit di barat laut Kota Sengkang hitam digelayuti awan tebal. Angin bergerak cepat menerbangkan daun-daun yang gugur. Sepertinya hujan deras akan turun sore ini. Seperti kemarin, sehingga permainan tennis berakhir dengan score 4 - 3.

Air Danau Tempe yang keruh dan meninggi dengan cepat, mulai membunyikan alarm tanda bahaya. Karena jika curah hujan tidak menurun hingga akhir bulan Januari 2011, sebagian besar kawasan Kota Sengkang akan kembali menjadi danau. Mungkin kondisinya tidak berbeda dengan Desember 2003 yang lalu, di mana seluruh akses masuk ke Kota Sengkang ini tertutup oleh genangan banjir yang mencapai 1 meter di atas Jalan Raya.

Menunggu saat-saat itu terasa mendebarkan. Ratusan jiwa masyarakat yang hidup di sepanjang bantaran sungai terancam kehilangan tempat tinggal. Meski tak mencemaskan seperti musibah Gunung Merapi, tetap saja banjir ini menjadi musibah, yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

DUKA KAMI UNTUK KORBAN MERAPI

Ratusan jiwa sudah melayang, ribuan orang terluka, dan ratusan ribu orang kini hidup berhimpitan di tempat-tempat pengungsian. Pemandangan yang berkelebat ratusan, bahkan hingga ribuan kali di layar televisi, seperti menjejali otak kita, dengan peristiwa memilukan yang tengah menimpa saudara-saudara kita di sekitar Merapi.
Tapi ada hal yang harus kita pahami, bahwa betapapun detail penggambaran yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik atas peristiwa itu, tetap saja tidak mampu menyodorkan kondisi riil yang sesungguhnya terjadi. Bahwa kita sesekali merinding dan meneteskan air mata, tetap saja fakta yang tak tertangkap kamera jauh lebih memilukan, dan itu hanya dapat kita pahami, jika kita hidup di alam mereka.
Duka kami untuk korban merapi, semoga musibah ini memberikan sesuatu yang lebih baik bagi hidup saudara-saudara kita itu di masa yang akan datang.

WHAT'S IN THE REGENT'S MIND?

Apa yang seharusnya ada dalam kepala seorang Kepala Daerah? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.
Apa yang seharusnya ada dalam kepala seorang Sekretaris Daerah? Bagaimana membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan Kesejahteraan rakyat Daerah.
Apa yang seharusnya ada dalam kepala seorang Kepala Dinas? Bagaimana melaksanakan kebijakan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.
Apa yang seharusnya ada dalam kepala seorang Kepala Lembaga Teknis? Bagaimana memberikan dukungan teknis kepada Kepala Daerah agar para Pelaksana Kebijakan Bupati dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Apa yang seharusnya ada dalam kepala seorang Camat? Bagaimana upaya menjembatani masyarakat dan Pemerintah daerah dalam wilayah kerja yang dipimpinnya.

MENYEDERHANAKAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan pada dasarnya adalah kombinasi dari "hanya" dua kata, yaitu PELAYANAN dan PENGATURAN. Pelayanan berarti penyelenggara Pemerintahan (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) melakukan segala sesuatu yang diikhtiarkan untuk membantu masyarakat dalam mencapai kebahagiaan hidup. Melalui pelayanan itu, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalankan aktifitasnya, sehingga ia dapat mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkannya.

Sementara itu dalam makna pengaturan, Penyelenggara pemerintahan melakukan pembatasan (atau memasang rambu-rambu perjalanan) sehingga upaya masyarakat dalam mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, tidak menimbulkan kerugian atau melanggar kepentingan anggota masyarakat lainnya.

Dengan bahasa yang sesederhana itu, pekerjaan memerintah (menyelenggarakan pemerintahan) sesungguhnya bukanlah sesuatu yang rumit, sepanjang seluruh pelaksananya menyadari esensi dari dua kata itu dalam melaksanakan tugasnya.

BENDUNGAN PASELLORENG... NASIBMU KINI

Ketika tahun Anggaran 2010 menjelang, sebuah kabar menggembirakan muncul. Pemerintah Pusat akan menalangi dana Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng sebesar 50% dari total nilainya, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung dengan jumlah talangan dana 25%. Sisanya yang 25% akan diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Setelah dihitung-hitung, ternyata nilai ganti rugi tanah yang diperlukan mencapai 125 Milyar rupiah. artinya, bagian Pemerintah Daerah mencapai 32,5 milyar. Akhirnya dalam penyusunan APBD 2010, item belanja Pembebasan Lahan untuk bendungan tersebut tercantum angka 35 Milyar.

Ternyata, hingga saat ini, 50% dari Pusat dan 25% dari Provinsi tidak tercantum dalam APBN dan APBD Provinsi. Jadi apa yang harus kami lakukan???

BAGAIMANA HUKUM ITU MUNCUL?

Judul bertanda tanya di atas, sesungguhnya memang hendak saya jawab dalam tulisan ini. Bukan dengan jawaban ilmiah berupa teori, sejarah dan konklusi yang njlimet dan susah untuk saya cerna sendiri sebagai orang yang awam dalam berbagai bidang kehidupan.

Munculnya hukum, sesungguhnya berlangsung secara amat alamiah. Ketika sekelompok anak sedang bermain dan mendapati diri mereka terlibat percekcokan, biasanya ada kesepakatan yang mereka bentuk untuk mencegah pertentangan serupa terjadi dalam proses permainan selanjutnya, sehingga mereka dapat terus bermain bersama. Tanpa mereka sadari, mereka melahirkan hukum yang kelak akan mereka taati dan mereka patuhi, agar permainan mereka berlangsung dengan baik dan lancar.

Dalam kelompok masyarakat yang lebih dewasa, misalnya dalam pemanfaatan jembantan gantung yang sempit yang hanya dapat dilalui dari satu arah, masyarakat menciptakan tanda yang kemudian menjadi petunjuk untuk berhenti, karena ada orang lain yang menggunakan jembatan itu dari arah sebaliknya. Pada kondisi seperti itu, masyarakat itu menciptakan hukum untuk mereka taati, agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan jembatan kecil itu, dan secara bersama-sama mereka dapat tetap menjaga hubungan baik satu sama lain.

Sederhananya, hukum lahir karena ada kondisi yang mengganggu yang harus dihindarkan agar kehidupan kelompok dalam aspek tertentu dapat tetap berjalan dengan baik. Ketika anggota kelompok masyarakat sudah mulai tidak mampu mematuhi dan menaati aturan yang dibuat untuk kebaikan mereka sendiri, maka ditunjuklah seseorang untuk mengawasi dan menjamin agar hukum itu dijalankan.

Tujuannya jelas, agar anggota kelompok tetap taat pada hukum, dan anggota kelompok tetap mendapatkan manfaat dari kebersamaan mereka. Bilamana ada anggota kelompok yang tidak taat hukum, maka orang yang ditunjuk sebagai pengawas menjatuhkan sanksi agar perbuatan serupa tidak dilakukan.

Ketika logika sederhana itu diterapkan dalam kelompok masyarakat yang lebih luas dan kompleks, seperti negara misalnya, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang niscaya, agar tata hubungan setiap anggota masyarakat dapat tetap berlangsung dengan baik. Orang yang mencoba melanggar hukum, berarti mencoba merusak tatanan dan dengan sendirinya menimbulkan kekacauan dalam kelompok. Kekacauan dalam kelompok akan menimbulkan keresahan pada sebagian besar anggota kelompok, sehingga pelakunya harus mendapatkan sanksi.

Menjadi lucu, ketika penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum agar dapat menjaga ketentraman anggota masyarakat, justru menggunakan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, sehingga penegakan hukum tidak mampu menghasilkan ketentraman dalam anggota masyarakat. Menjadi semakin lucu, ketika orang yang seharusnya diberi sanksi karena melanggar hukum, justru menggunakan hukum itu sendiri untuk menyusahkan orang lain.

QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Atmosfir Indonesia dalam beberapa hari terakhir ini, menyuguhkan berbagai warna yang kelabu. Belum habis rasa penasaran kita akan ujung penetapan Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam Kasus Pembunuhan Nazaruddin Zulkarnain, kasus Chandra dan Bibit tampil mengemuka dan meraih perhatian publik sepenuhnya.

Masyarakat, dan saya sendiri sebagai manusia biasa yang picik, tidak tahu persis apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tentu kita semua maklum, bahwa tidak ada orang yang benar-benar bersih dan suci di Dunia ini. Juga tidak pula ada orang yang benar-benar kotor sehingga tidak pantas hidup di negeri ini.

Namun nurani kemanusiaan kita tentu bisa menilai, bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah, dan ada sesuatu yang benar-benar tidak salah di antara semua pihak yang terlibat. Pertanyaannya, masihkah hati kita hidup dan mampu menelaah segala sesuatunya dengan menggunakan kacamata nurani itu?

Ketika kita melakukan kesalahan, kita tentu merasa malu, dan tidak ingin kesalahan itu diketahui oleh orang lain. Meskipun nurani kita sesunggunya mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Namun pangkat dan jabatan yang tersemat di pundak dan dada kita, memantangkan kesalahan itu dan jadilah pangkat dan jabatan itu sebagai topeng yang sempurna untuk menutupi kesalahan kita.

Hukum dibuat agar manusia hidup dalam keteraturan. Keteraturan yang bisa mengantarkan manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan dan kemakmuran. Hukum harus ditegakkan, karena tegaknya hukum akan memberikan jaminan bangsa ini dapat mencapai kemajuan yang menjadi cita-cita masyarakatnya sejak merdeka puluhan tahun yang lalu.

Penegakan hukum berimplikasi pada tecapainya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Karena yang salah mendapat ganjaran, dan yang benar dibela sepenuh hati. Potensi munculnya kesalahan menjadi semakin kecil, karena setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang tegas. Tekad berbuat baik juga menjadi semakin besar, karena komunitas yang ada memberikan ruang yang cukup bagi hadirnya apresiasi yang setimpal.

Sekarang, jika di Indonesia, hukum tidak bisa memberikan jaminan seperti itu, maka kemanakah gerangan arah penegakan hukum ini?