HIRUK PIKUK KAMPANYE PILKADA

Masa kampanye dalam rangka Pilgub Sulsel sudah berlangsung lebih kurang sepekan. Berbagai aktivitas yang menjadi ciri khas kegiatan kampanye berlangsung di berbagai daerah.

Dalam prakteknya, tidak sedikit aparat yang "terpaksa" melibatkan diri dalam memengaruhi pilihan masyarakat karena adanya tekanan dari pejabat politik dan/atau pejabat struktural yang berada di atasnya. Sesuatu yang tentu saja berlawanan dengan itikad baik para konseptor Otonomi Daerah yang dituangkan lewat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengapa kita tidak mencoba mengukur kekuatan kepemimpinan kita dengan membiarkan masyarakat memilih sendiri pemimpinnya? Mengapa kita memaksakan diri untuk mendudukkan seseorang yang sejatinya tidak terlalu dikehendaki oleh masyarakat?

KAMPANYE DALAM RANGKA PILKADA

Being a "pamong" is really hard. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik dari kondisi yang saya hadapi sebagai seorang pamong. Menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur yang tidak lama lagi, saya dihadapkan pada persoalan terkotak-kotaknya masyarakat dalam kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang ada.

Bagaimanapun juga, mereka adalah masyarakat saya sendiri, dan sebagai seorang pamong, saya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka akan kehidupan yang lebih baik. Namun, what happened then? Orang cenderung menempatkan pemerintah sebagai simpatisan salah satu pasangan calon. Sehingga ketika pilihan mereka berbeda dengan pemerintah, mereka serta merta memosisikan diri sebagai opponent dari pemerintah.

Dalam kondisi seperti itu, hubungan kerja antara pamong dan orang yang "diemong" mengalami kesenjangan yang cukup besar. Sikap a priori dan curiga cenderung mengemuka dan menutupi akal sehat. Tidak sedikit dari mereka kemudian berusaha mencari-cari celah untuk menjerumuskan sang pamong ke dalam jebakan "pelanggaran." Bahkan karena merasa "terzalimi" mereka dengan semangat pantang menyerah siap berhadapan dengan pemerintah dalam institusi peradilan.

Saya tidak alergi dengan perbedaan pendapat, saya adalah seorang pamong yang memahami bahwa di dalam setiap kepala warga yang saya emong, terdapat isi yang tentu tidak sama. Jadi mengapa kita tidak mencoba berjalan beriringan?

DOA POLITIK SEORANG PAMONG

Tuhan,

Engkaulah yang paling tahu apa yang terbersit dalam hati hamba-Mu
Engkaulah yang paling memahami ketulusan niat dan keinginan hamba-Mu

Orang yang menebar janji bagi kemaslahatan manusia
Di mata-Mulah kebenarannya.

Olehnya itu ya Tuhan,
Selamatkan kami di hari yang menentukan itu

Lapangkan jalan bagi mereka yang tidak rakus kekuasaan
yang hanya mengatasnamakan rakyat untuk diri mereka sendiri

Beri kesempatan kepada mereka yang paling tulus menanggung beban kami
Yang paling memahami apa yang menjadi duka derita kami

Beri waktu pada mereka yang paling peduli pada keinginan terdalam kami
Yang paling besar hasratnya untuk membangun daerah kami

Siapapun dia, restui niat baiknya dengan mencerahkan hati orang untuk memilihnya

Tuhan,

Terimalah doa kami.

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILU

Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang terbebas dari kepentingan golongan politik tertentu, dalam hal ini Pemilihan Umum, baik nasional maupun daerah. Tapi mungkinkah itu terwujud di Indonesia? Rasanya tidak. Posisi-posisi tertentu yang bersifat strategis dalam tubuh birokrasi, dipengaruhi secara ketat oleh pejabat politik. Sebut misalnya Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan jabatan karier Birokrasi yang tertinggi di daerah. Meskipun saat ini ia diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, namun pengusulan untuk pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Daerah yang nota bene adalah pejabat politik.

Selama sistem seperti ini terus bertahan, maka akan sulit melepaskan birokrasi dari pengaruh politik, sehingga netralitas birokrasi dalam pemilihan umum, masih saja sebatas angan. Adakah di antara anda yang punya solusi?

PEMIMPIN YANG MUDAH TERPROVOKASI

Ada seorang anak manusia yang saya kenal, usianya sudah cukup matang. Di depan dan di belakang namanya tertera sejumlah gelar, termasuk gelar akademik, gelar religius dan gelar kebangsawanan. Pangkat dan jabatannya cukup tinggi, sehingga layak untuk disebut sebagai pemimpin. Pengalaman kerjanya lumayan beragam, serta memiliki masa kerja sebagai birokrat yang panjang. Dalam menjalankan tugasnya, ia diberi fasilitas kendaraan dinas yang lumayan representatif, dilengkapi dengan sopir pribadi. Yang (mobilnya) dibeli dan (sopirnya) digaji dengan uang rakyat.

Tapi sayangnya, ia tidak paham tugas pokok institusi yang dipimpinnya. Ia juga sangat gampang percaya pada informasi sepihak (fitnah) dari orang dekatnya, emosinya mudah tersulut, sehingga amat sulit diajak diskusi. Dan yang paling parah, ia tidak bisa menerima kebenaran dari pihak lain alias mau menang sendiri.

Bayangkan, kebijakan macam apa yang akan dihasilkan oleh seorang pemimpin yang mudah terprovokasi seperti itu. Kebaikan apa yang akan didapatkan oleh masyarakat jika diurusi olehnya? Jadi, apa manfaat uang rakyat dialirkan ke kantongnya?

TINDAKAN MANUSIA

Ketika seseorang melakukan perbuatan, apakah itu baik atau buruk, maka perbuatan itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tindakan pribadi. Perbuatan itu merupakan hasil dari serangkaian sebab yang secara intens mempengaruhi dan mendorong si pelaku untuk berbuat.

Jadi jangan langsung menghujat ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, karena bisa jadi itu merupakan reaksi atas perlakuan buruk yang diterima pelakunya dari sistem, lingkungan atau individu lainnya. Demikian pula jika seseorang melakukan perbuatan yang baik, jangan pula langsung memujinya, karena bisa jadi itu hanyalah imitasi dari berbagai fenomena yang terekam di alam bawah sadarnya.

Mari kita membiasakan diri untuk bersikap obyektif, dan memandang manusia sebagai pribadi yang utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mari kita belajar berlaku adil, agar kita tidak mudah terjebak dalam sikap menghakimi dan memvonis.

UCAPAN SELAMAT

Saya atas nama pribadi dan institusi, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1428 H, kepada seluruh Umat Islam. Mohon maaf lahir dan bathin. Taqabbalallaahu minnaa wa minkum

MEMPERKUAT ORGANISASI

Organisasi pemerintahan dijalankan oleh para pejabat struktural, mulai dari eselon tertinggi hingga terendah, ditambah dengan sejumlah pegawai negeri yang bukan pejabat struktural, serta pegawai honor. Kekuatan organisasi ini terletak pada pejabat eselon terendah, yaitu para Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian.
Mengapa demikian? Pada merekalah seluruh detail pekerjaan dan tugas terkonsentrasi. Juga pada merekalah pemahaman yang paripurna mengenai aspek tertentu dari tugas organisasi itu berada. Seorang Kepala Dinas bisa saja pintar dan menguasai banyak keahlian, namun ia tidak akan punya cukup waktu untuk mengurusi hal-hal kecil yang bersifat detail. Seorang penyelia, bisa saja memiliki kemampuan untuk itu, namun ia harus membagi konsentrasi pada aspek lain dalam tugasnya.
Oleh karena itu, agar organisasi pemerintahan bisa berjalan dengan baik, pejabat struktural pada eselon terendah harus dioptimalkan pengetahuan dan kemampuannya, serta tidak boleh dimutasikan secara serampangan tanpa melalui pertimbangan yang matang atas usul pimpinannya.

SAFARI RAMADHAN TINGKAT KABUPATEN WAJO DI KECAMATAN TEMPE

Jumat, 5 Oktober 2007, bertempat di Gedung Arma Lt III, Tim Safari Ramadhan Kabupaten Wajo berkunjung ke Kecamatan Tempe. Dalam Acara Buka Puasa bersama yang dihadiri oleh Bupati Wajo, Ketua DPRD Kab. Wajo, Dandim 1406 Wajo, Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejumlah Kepala unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, seluruh lurah se Kec. Tempe, tokoh-tokoh masyarakat dan para tokoh Agama yang ada di Kota Sengkang.

Kegiatan Buka Puasa Bersama sebagai rangkaian acara Safari Ramadhan tersebut, memang dilaksanakan secara rutin setiap bulan ramadhan. Hanya saja kali ini, pelaksanaannya mundur satu minggu. Karena khusus untuk Kecamatan Tempe, kegiatan itu biasanya dilaksanakan setiap tanggal 16 Ramadhan, karena akan dilanjutkan dengan Peringatan Nuzulul Qur'an.

MEMBENTUK KOPERASI BAGI KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Meskipun sudah tidak sepopuler dulu lagi, koperasi tetap menjadi pilihan yang paling logis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sebagai pemimpin sebuah institusi, saya dituntut untuk memerhatikan seluruh aspek kehidupan karyawan agar mereka dapat menjadi "mesin" pelayanan publik yang produktif.

Pembentukan koperasi pegawai ini didasari oleh kenyataan banyaknya karyawan yang terpaksa berutang pada lembaga-lembaga keuangan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan bunga yang relatif cukup tinggi, tingkat kesejahteraan yang mereka harapkan dari pinjaman itu, justru menjadi kontra produktif. Oleh karenanya, meskipun agak tertatih-tatih, koperasi ini akan diupayakan menjadi penolong dan pembantu karyawan yang sedang mengalami kesusahan.

POSISI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

Sejak bergulirnya otonomi daerah, kecamatan sebagai institusi mengalami pergeseran status dari perangkat wilayah (sebagai kepanjangan tangan Pemerintah) menjadi perangkat daerah (pelaksana daerah otonom). Perubahan status ini menempatkan kecamatan sebagai institusi yang serba gamang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di satu pihak, ia tetap ditempatkan sebagai perwakilan pemerintah daerah di kecamatan, namun di pihak lain, tidak memiliki tugas yang jelas dan spesifik, dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya yang berbentuk dinas atau lembaga teknis.
Jika dikaitkan dengan teori organisasi lini dan staf, hampir tidak dapat dijelaskan posisi kecamatan sebagai unsur lini atau unsur staf.

Oleh sebagian orang (pejabat di daerah), keberadaan kecamatan dewasa ini tidak lebih dari pelengkap penderita dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam proses penyusunan anggaran, kecamatan jarang disebut, sebaliknya ketika ada pekerjaan yang tidak tercover oleh institusi perangkat daerah tertentu, pekerjaan itu dilemparkan ke kecamatan, dengan alasan pekerjaan itu ada di dalam wilayah kecamatan.Kondisi itu menjadi tidak fair bagi Camat dan perangkatnya, karena kecamatan tidak memiliki sumber daya manusia dengan keahlian teknis tertentu, dan sumber dana yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebaliknya, karena tidak tercakupnya pekerjaan itu dalam anggaran pada Dinas yang menjadi penyelenggara, mendorong pelaksananya untuk berpangku tangan dan menjadikan kecamatan sebagai kambing hitam.

Belajar Menjadi Pamong

Pernah menjabat Lurah di dua Kelurahan di dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, sekarang menjadi Camat di Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.